Susno Duadji: Pimpinan Polri Berperilaku Buruk Harus Insyaf

Mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji meyakini, buku Bukan Testimoni Susno (BTS) karya Izharry Agusjaya Moenzir berdampak baik untuk Polri. Perilaku buruk sejumlah pimpinan tinggi di Markas Besar Polri tidak akan ditiru para polisi di bawahnya. Hal ini justru akan menyadarkan pimpinan dan anggota Polri yang selama ini berbuat buruk menjadi insyaf.

Susno menyatakan hal tersebut saat acara bedah buku BTS di Toko Buku Gramedia di Plasa Ekalosari di Sukasari, Bogor Timur, Kota Bogor, Kamis (25/2/2010) sore. Buku terbitan PT Gramedia Pustaka Utama tersebut antara lain menelanjangi sejumlah jenderal di Polri yang berperilaku tidak terhormat dan tidak terpuji.

Susno berpendapat, buku ini tidak akan membuat makin banyak polisi melakukan pelanggaran karena mereka merasa mendapat pembenaran akibat perilaku buruk para pimpinannya di Markas Besar Polri. "(Buku) Ini harusnya membuat... selama ini sudah melanggar akan insyaf," katanya.

Izharry pada bukunya itu dengan gamblang mengungkap penuturan Susno antara lain tentang lima kebohongan yang dilakukan Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri di depan Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR-RI. "Heran saya, kok dia berani berbohong di depan DPR RI yang merupakan representasi 250 juta jiwa penduduk Indonesia," kata Susno seraya geleng kepala, sebagaimana dikutip Izharry pada bukunya.

Lima kebohongan itu adalah tentang pengunduran diri Susno sebagai Kepala Bareskim, janji dan pernyataan Bambang Hendarso Danuri akan mundur dari jabatannya sebagai Kepala Polri kalau kasus Bibit dan Chandara tidak sampai ke pengadilan, menyangkut nama Nurcholish Majid, serta soal mantan Menteri Kehutanan MS Kaban.

Di buku ini juga dipaparkan mengenai kebodohan atau sikap koruptif pimpinan Polri dalam membuat rencana penggunaan anggaran Polri. Demikian juga dengan ketidakkonsistenan para pimpinan Polri dalam menerapkan kebijakan atau aturan di tubuh Polri dan anggotanya.

Diungkap pula ada satu orang yang bukan anggota Polri mempunyai ruang kerja tersendiri dan mampu mengatur jajaran pimpinan Polri. Izharry dalam bukunya tidak menyebut nama satu orang tersebut, tetapi mengatakan bahwa kalangan pers dan masyarakat luas sudah tahu siapa dan mengenai hal itu.

Susno sendiri hanya tertawa ketika diminta memastikan nama satu orang tersebut. "Janganlah menanyakan hal yang kita semua sudah tahu karena itu hanya buang-buang energi," katanya.

Namun, Susno tidak membatah, orang tersebut dapat memiliki kekuasaan demikian karena punya banyak uang. "Barangkali kalau saya juga mendapat uang dari dia, saya diam juga," katanya bergurau.

Jenderal bintang tiga yang kini mengaku makan gaji buta karena dibiarkan luntang-lantung oleh para petinggi Polri merasa optimistis bahwa reformasi di tubuh Polri dapat berjalan asalkan dimulai dari pimpinan tertinggi. "Para pimpinan Polri harus mereformasi diri sebagaimana keinginan publik sebab Polri milik rakyat Indonesia, bukan milik lima orang jenderal di Polri," katanya.[Kompas]

Ini dia Alasan Mega tidak mau bertemu SBY

Sejak kalah dalam Pemilihan Presiden 2004, Megawati Soekarnoputri nyaris tak pernah bertemu yang mengalahkannya, Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan langsung mereka baru terjadi menjelang Pemilihan Presiden 2009, saat pengundian nomor peserta Pemilihan.

Sementara suami Mega, Taufiq Kiemas, setidaknya sudah tiga kali bertemu SBY. Bahkan SBY pernah menjenguk Taufiq saat terbaring sakit di Rumah Sakit MMC, Jakarta Selatan.

Derek Manangka, dalam buku "Jurus & Manuver Politik Taufiq Kiemas: Memang Lidah Tak Bertulang" menceritakan bahwa penyebab utama Mega tak mau bertemu SBY adalah karena merasa dibohongi. Pemicunya adalah Pemilihan Presiden 2004 itu.

Menjelang akhir tahun 2004, Derek pernah bertanya langsung kepada Megawati mengenai itu. "Mega tidak langsung menjawab," ujar Derek. "Hanya saja Mega memberikan ilustrasi percakapannya dengan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Kehakiman dan HAM di era pemerintahannya," tulis Derek di halaman 142 buku yang diterbitkan Gramedia Pustaka Utama itu.

Yusril ketika ditanya soal Pemilu 2004, menyatakan kepada Mega akan ikut bertarung dalam Pemilihan Presiden. "Berbeda dengan Yudhoyono yang terus mengelak walaupun fakta yang diterima Mega dari Badan Intelijen Negara menunjukkan Yudhoyono sudah mempersiapkan sebuah partai untuk kendaraan politik," ujar Derek. "Di mata Mega, Yudhoyono telah "berbohong"."

Mega merasa "dikhianati" karena Yudhoyono justru pernah diselamatkan citranya oleh Mega. Presiden sebelum Mega, Abdurrahman Wahid, pernah memecat Yudhoyono sebagai Menteri Pertambangan di tengah jalan, namun ketika Mega naik, Yudhoyono bahkan ditaruh menjadi Menteri koordinator Politik dan Keamanan yang berwibawa.

Bukan hanya itu, Mega berniat pada Pemilihan 2004 nanti, akan menjadikan Yudhoyono sebagai calon Wakil Presiden. Namun rupanya, sejarah berkehendak lain, Yudhoyono mengalahkan Mega dalam Pemilihan Presiden.

Kemenangan Yudhoyono ini pun dinilai kubu Mega tak sepenuhnya bersih. Menurut Derek, seminggu setelah Pemilihan Presiden 2004 putaran dua digelar, Taufiq Kiemas mendapat masukan bahwa ada kejanggalan dalam penghitungan suara. "Ada peran teknologi dan kekuatan di luar jangkauan TK, yang sejak awal sudah membantu lawannya Mega," ujar Derek.

Kejanggalan itu bahkan dipresentasikan Roy Suryo, yang saat itu belum masuk Partai Demokrat, di hadapan pembesar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PDIP termasuk Taufiq dan Mega memahfumi telah terjadi kecurangan.

Namun Taufiq menyarankan PDIP dan Megawati yang saat itu masih Presiden tidak mengusut secara hukum kecurangan ini. Hasil penghitungan cepat, kata Taufiq, telah membuat publik melihat pasangan Yudhoyono-Jusuf Kalla sebagai pemenang. Bila Mega-Hasyim Muzadi menyatakan Pemilihan curang, malah menyudutkan Mega sendiri dan simpati justru jatuh pada SBY.

Akhirnya temuan Roy Suryo itu hanya dipendam, tak pernah dipublikasikan. Biarkan Komisi Pemilihan Umum terus bekerja. "Sekalipun Mega kalah, tetapi Mega berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu menyelenggarakan Pemilu yang aman. Soal kekalahan, itu memang kebodohan kita. Kesalahan kita mengapa bisa dibodohi," ujar Taufiq seperti dikutip Derek.

Dan akhirnya KPU mengumumkan SBY-JK sebagai pemenang Pemilihan Presiden meski ada 10 persen suara yang berjumlah 12 juta suara tak bisa dihitung. Suara tak terhitung itu, sebagian besar tersebar di basis PDIP, Jawa Timur dan Jawa Tengah. [VIVAnew]

berita terkait dengan Megawati dan SBY :

• Ini dia Alasan Mega tidak mau bertemu SBY
• Inilah dibalik peristiwa Pengangkatan Megawati menjadi wapres Gus Dur
  
• Pengembalian Surat SBY, Dinilai Peristiwa Memalukan
• SBY evaluasi Mitra Koalisi acuannya Hasil Kerja Pansus Century..
• Sebelum Pilpres Web resmi pro SBY lansir tulisan 'Gurita' pesaingnya
• Wartawan mau meliput SBY,tetapi justru ia Ditangkap
• 
  
• 
  

Inilah dibalik peristiwa Pengangkatan Megawati menjadi Wapresnya Gus Dur

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan pemenang Pemilu 1999. Namun PDIP gagal menempatkan Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri di kursi Presiden karena kalah lobi di Majelis Permusyawaratan Rakyat yang saat itu berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden.

MPR dalam sidang istimewa Oktober 1999 sepakat mendudukkan Abdurrahman Wahid yang saat itu memimpin Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Presiden. Megawati, pemimpin partai pemenang Pemilu, hanya bisa menangis melihat kenyataan itu.

Dampak dari kekalahan itu menimbulkan huruhara dan perusakan fasilitas umum. Semangat politisi PDIP pun kendor, karena meski menang, harus kalah bertarung di parlemen.

Reaksi itu, kata Derek Manangka dalam buku "Jurus dan Manuver Taufiq Kiemas: Memang Lidah Tak Bertulang" dibaca oleh sejumlah pendukung Gus Dur. Mereka sadar pemilihan Gus Dur sebagai presiden bisa memecah pertemanan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu dengan Megawati yang sebelumnya bahu-membahu bersama menggerakkan reformasi.

"Maka hanya beberapa menit setelah Gus Dur memenangkan pertarungan politik, orang-orang Gus Dur seperti Khofifah dan Syaifullah Yusuf mulai mendekati Mega," ujar Derek. Orang pertama yang mereka dekati adalah Taufiq Kiemas, suami Megawati. Intinya, meminta Mega menjadi Wakil Presiden mendampingi Gus Dur.

Pendekatan itu didengar para politisi PDIP. Mereka merasa marah karena merasa telah ditelikung PKB dan Gus Dur. Megawati sendiri juga dikabarkan merasakan yang sama.

Bagaimana dengan Taufiq Kiemas? Taufiq Kiemas mengambil posisi yang berbeda. Dia menerima. Taufiq beralasan, jika kursi Wakil Presiden tak diambil, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang saat itu dipanglimai Wiranto kemungkinan besar mengisinya.

"TK membaca Jenderal Wiranto yang di masa pemerintahan Habibie menjabat Panglima ABRI diam-diam sudah mempersiapkan diri untuk maju dalam acara sidang memperebutkan kursi wakil presiden," kata Derek.

TK lalu menemui Gus Dur, bagaimana mengatasi Wiranto. Gus Dur menyatakan, sebagai presiden, dia bisa meminta Wiranto yang Panglima ABRI itu untuk tidak maju sebagai calon wakil presiden. Taufiq pun lega. Sekarang tinggal bagaimana menjelaskan pada PDIP.

Kepada PDIP, Taufiq menyatakan jalan oposisi terhadap pemerintahan Gus Dur akan menjebak partai banteng. "Saya ingatkan, kalau kita tidak masuk dalam pemerintahan sekarang, padahal partai kita meraih suara terbanyak dalam Pemilu, berarti kita sudah masuk dalam jebakan," kata Taufiq. "Sangat tidak masuk akal kalau sebuah partai pemenang Pemilu berhasil dijebak partai-partai kecil."

Taufiq menjelaskan, teori dan pengalaman membuktikan siapapun penguasa, akan menindas oposisi. "Jadi, nasib kita sebagai oposisi akan menjadi bulan-bulanan. Kita akan jadi seperti anggota Partai Komunis Indonesia--partai terlarang," ujar Taufiq. "Sampai kapan kita harus hidup seperti PKI? Padahal kita bukan PKI," ujar Taufiq yang pernah dipenjarakan bersama sejumlah kader PKI itu.

Argumentasi Taufiq itu akhirnya diterima PDIP. Namun ada persoalan lain, bagaimana supaya pemilihan Mega itu berjalan elegan dan mulus. Taufiq kembali melobi PKB dan Gus Dur untuk memberi jaminan Mega dipilih. Satu lagi, PKB bukan PDIP yang diminta mencalonkan secara resmi. Dan kesepakatan tercapai, Megawati menjadi Wakil Presiden mendampingi Gus Dur.

Berita terkait soal Gus Dur dan Megawati:

• Ini dia Alasan Mega tidak mau bertemu SBY
• Pengamat: Berita Gus Dur Menguntungkan SBY
• Ini Dia Video soal Sms gelap yang menebar isu Gus Dur dibunuh
  
• PKB Usulkan Gus Dur meraih Nobel Perdamaian
• PBB menyampaikan penghormatan dan penghargaan kepada Gus Dur
• Keluarga Gus Dur minta Amien Rais minta Maaf terkait pelengserannya...
• Beredar Sms gelap : Gus Dur dibunuh
• Wawancara Dengan Shinta Nuriyah Wahid (Istri Gus ...
• Inilah beberapa Goyunon Gus Dur saat masih Hidup
• Benarkah Konflik Gus Dur -Muhaimin sudah diatur?
• Indonesia berduka :Gus Dur meninggal saat dijenguk Sby
  

Perang Buku : 'Gurita Cikeas' dilawan "Hanya Fitnah & Cari Sensasi"

Kontroversi buku "Gurita Cikeas" makin memanas, dengan hadirnya buku tandingan berjudul "Hanya Fitnah & Cari Sensasi," dari pihak yang tidak setuju. Uniknya, sebagai buku yang kontra, bantahan ini memiliki banyak kesamaan dengan buku yang dibantahnya. Pertama, penulis buku ini, yaitu Setiyardi adalah mantan wartawan Tempo, sama seperti George Aditjondro. Kedua, tampilan cover buku ini benar-benar mirip (serupa tapi tak sama) dengan buku yang dibantahnya. Ketiga, data yang disajikan dalam buku ini sama dengan buku yang dibantahnya, yaitu sama-sama memakai data sekunder dari kliping-kliping media. Keempat, buku ini sama-sama memanfaatkan situasi politik untuk sensasi dan popularitas buku. Buku ini, secara tampilan hampir sama dengan "Membongkar Gurita Cikeas." Juga substansinya: sama-sama memakai data utama dari kliping media. Inilah sebagian isi buku balasan untuk George Aditjondro yang ditulis juniornya sendiri, Setiyardi, yang sama-sama mantan wartawan Tempo.

Halaman awal setelah cover dari buku ini dimulai dengan tulisan besar: Hanya Fitnah dan Cari Sensasi, George Revisi Buku, oleh redaksi politik indonesia.com.

Pada halaman selanjutnya, ada judul Prolog. Isinya, hampir sama dengan cara George Aditjondro mengungkapkan data awal pada bukunya. Yaitu memakai kutipan.

Bedanya, dalam buku berjudul Membongkar Gurita Cikeas, George mengutip pidato Presiden SBY saat memberi penjelasan tentang kasus yang sedang berkembang, yaitu ketegangan KPK dan Polri.

Dalam buku "Hanya Fitnah & Cari Sensasi," Setiyardi mengutip pendapat Metro TV yang melansir pemberitaan tentang launching buku George di Yogyakarta. Bahwa, buku yang dilaunching oleh George itu hanya cari sensasi.

Lalu, sama seperti George, Setiyardi juga membangun opini bahwa buku Gurita Cikeas itu hilang dari pasaran setelah dirilis. Inilah yang membuat masyarakat jadi penasaran terhadap isinya.

Padahal, di sini Setiyardi membalas George dengan pernyataan Amien Rais, yang intinya menyebutkan bahwa buku Membongkar Gurita Cikeas, banyak memiliki kelemahan. Terutama dalam hal sumber data.

George, seperti Setiyardi mengutip Amien Rais, hanya menyajikan data sekunder. Yaitu data dari kliping koran, internet dan jurnal.


Wawancara Dengan SBY

Dalam halaman kedua dan ketiga buku ini, sepertinya makin menunjukkan adanya perang antar-mantan wartawan Tempo. Dua-duanya menggunakan jurus yang sama: main kutip sana-sini, setelah itu membangun opini.

Pada bagian ketiga buku Hanya Fitnah & Cari Sensasi, Setiyardi sepertinya mau membalas seniornya, George Aditjondro yang mengutip pernyataan beberapa media.

Di buku balasan Membongkar Gurita Cikeas, yang dikutip selanjutnya adalah pernyataan Ketua DPD Irman Gusman. Waktu itu, Irman diwawancarai wartawan untuk memintai pendapatnya tentang buku George.

Irman mengatakan bahwa buku George tak ada nilainya. Isinya gosip dan fitnah yang hanya mencari sensasi belaka. Karena itu, Irman saat itu mengatakan tidak mau menanggapi tentang beredarnya buku Membongkar Gurita Cikeas, yang isinya seolah-olah ada aliran dana besar ke Tim Sukses SBY.

Di situ, Setiyardi juga mengutip pernyataan Irman yang menyebutkan bahwa buku George jauh sekali perbedaannya dengan buku All The President's Men, yang membuat jatuhnya Presiden Nixon.

Juga, dikutip pernyataan dari Andrik Purwasito, pengamat politik dari Solo yang menyebutkan bahwa di dalam buku George sama sekali tidak ada hal yang menguatkan tuduhan.

''Apakah George melakukan, misalnya, wawancara dengan SBY,'' begitu kata Andrik yang dikutip di dalam buku Hanya Fitnah & Cari Sensasi karya Setiyardi, yunior George yang sama-sama bekerja sebagai wartawan di Tempo.
[voa-islam.net]

Inilah Cuplikan isi buku "Membongkar Gurita Cikeas, di Balik Kasus Bank Century"

Kirim Tulisan ini ke kawanmu

Email Kawan

Emailmu

Namamu

Pesan

Buku ini ditulis oleh George Junus Aditjondro. Judul lengkapnya: Membongkar Gurita Cikeas, di Balik Kasus Bank Century. Dilaunching hari Rabu (23/12/2009) di Yogya. Hari Sabtu (26/12/2009), buku yang diedarkan melalui jaringan Toko Buku Gramedia ini ditarik dari peredaran. Inilah cuplikan halaman 1,2 dan 3 dari buku ini.

“Apakah penyertaan modal sementara yang berjumlah Rp 6,7 triliun itu ada yang bocor atau tidak sesuai dengan peruntukannya? Bahkan berkembang pula desas-desus,rumor, atau tegasnya fitnah, yang mengatakan bahwa sebagian dana itu dirancang untuk dialirkan ke dana kampanye Partai Demokrat dan Capres SBY; fitnah yang sungguh kejam dan sangat menyakitkan…. Sejauh mana para pengelola Bank Century yang melakukan tindakan pidana diproses secara hukum, termasuk bagaimana akhirnya dana penyertaan modal sementara itu dapat kembali ke negara?”

Begitulah sekelumit pertanyaan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidatonya hari Senin malam, 23 November 2009, menanggapi rekomendasi Tim 8 yang telah dibentuk oleh Presiden sendiri, untuk mengatasi krisis kepercayaan yang meledak di tanah air, setelah dua orang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) – Bibit S Ryanto dan Chandra M Hamzah – ditetapkan sebagai tersangka kasus pencekalan dan penyalahgunaan wewenang, hari Selasa, 15 September, dan ditahan oleh Mabes Polri, hari Kamis, 29 Oktober 2009.

Barangkali, tanpa disadari oleh SBY sendiri, pernyataannya yang begitu defensif dalam menangkal adanya kaitan antara konflik KPK versus Polri dengan skandal Bank Century, bagaikan membuka kotak Pandora yang sebelumnya agak tertutup oleh drama yang dalam bahasa awam menjadi populer dengan julukan drama cicak melawan buaya.

Memang, drama itu, yang begitu menyedot perhatian publik kepada tokoh Anggodo Widjojo, yang dijuluki “calon Kapolri” atau “Kapolri baru”, cukup sukses mengalihkan perhatian publik dari skandal Bank Century, bank gagal yang mendapat suntikan dana sebesar Rp 6,7 trilyun dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jauh melebihi Rp 1,3 trilyun yang disetujui DPR‐RI.

..Selain merupakan tabir asap alias pengalih isu, penahanan Bibit dan Chandra oleh Mabes Polri dapat ditafsirkan sebagai usaha mencegah KPK membongkar skandal Bank Century itu, bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...

Selain merupakan tabir asap alias pengalih isu, penahanan Bibit dan Chandra oleh Mabes Polri dapat ditafsirkan sebagai usaha mencegah KPK membongkar skandal Bank Century itu, bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Soalnya, investigasi kasus Bank Century itu sudah didorong KPK (Batam Pos, 31 Agust 2009). Sedangkan BPK juga sedang meneliti pengikutsertaan dana publik di bank itu, atas permintaan DPR‐RI pra‐Pemilu 2009.

Dari berbagai pemberitaan di media massa dan internet, nama dua orang nasabah terbesar Bank Century telah muncul ke permukaan, yakni Hartati Mudaya, pemimpin kelompok CCM (Central Cipta Mudaya) dan Boedi Sampoerna, salah seorang penerus keluarga Sampoerna, yang menyimpan trilyunan rupiah di bank itu sejak 1998.

Sebelum Bank Century diambilalih oleh LPS, Boedi Sampoerna, seorang cucu pendiri pabrik rokok PT HM Sampoerna, Liem Seng Thee, masih memiliki simpanan sebesar Rp Rp 1.895 milyar di bulan November 2008, sedangkan simpanan Hartati Murdaya sekitar Rp 321 milyar.

Keduanya sama‐sama penyumbang logistik SBY dalam Pemilu lalu. Beberapa depositan kelas kakap lainnya adalah PTPN Jambi, Jamsostek, dan PT Sinar Mas. Boedi Sampoerna sendiri, masih sempat menyelamatkan sebagian depositonya senilai US$ 18 juta, berkat bantuan surat‐surat rekomendasi Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri waktu itu, Komjen (Pol) Susno Duadji, tanggal 7 dan 17 April 2009 (Rusly 2009: Haque, 2009; Inilah.com, 25 Febr 2009; Antara News, 10 Ag. 2009; Vivanews.com, 14 Sept. 2009; Forum Keadilan, 29 Nov. 2009: 14).

BANTUAN GRUP SAMPOERNA UNTUK HARIAN JURNAS

Apa relevansi informasi ini dengan keluarga Cikeas?

Boedi Sampoerna ditengarai menjadi “salah seorang penyokong SBY, termasuk dengan menerbitkan sebuah koran” (Rusly 2009: 48).

Ada juga yang mengatakan, "Sampoerna sejak beberapa tahun lalu mendanai penerbitan salah satu koran nasional (Jurnas/Jurnal Nasional) yang menjadi corong politik Partai SBY” (Haque 2009).

..Sampoerna sejak beberapa tahun lalu mendanai penerbitan salah satu koran nasional, Jurnal Nasional yang menjadi corong politik Partai SBY...

Dugaan itu tidak 100% salah, tapi kurang akurat. Untuk itu, kita harus mengenal figur‐figur keluarga Sampoerna yang memutar roda ekonomi keluarga itu, setelah penjualan 97% saham PT HM Sampoerna kepada maskapai transnasional AS, Altria Group, pemilik pabrik rokok AS, Philip Morris, di tahun 2005, seharga sekitar US$ 2 milyar atau Rp 18,5 trilyun.

Liem Seng Tee, yang mendirikan pabrik rokok itu di tahun 1963 bersama istrinya, Tjiang Nio, mewariskan perusahaan itu kepada anaknya, Aga Sampoerna (Liem Swie Ling), yang lahir di Surabaya tahun 1915. Aga Sampoerna kemudian menyerahkan perusahaan itu kepada dua orang anaknya, Boedi Sampoerna, yang lahir di Surabaya, tahun 1937, serta adiknya, Putera Sampoerna, yang lahir di Amsterdam, 13 Oktober 1947 (PDBI 1997: A‐789 – A‐796; Warta Ekonomi, 18‐31 Mei 2009: 43, 49).

Sesudah menjual pabrik rokoknya kepada Philip Morris, Putera menyerahkan pengelolaan perusahaan pada anak bungsunya, Michael Joseph Sampoerna, yang telah mengembangkan holding company keluarga yang baru, Sampoerna Strategic, ke berbagai bidang dan negara.

Misalnya, membeli 20% saham perusahaan asuransi Israel, Harel Investment Ltd dan saham dalam kasino di London, dan berencana membuka sejuta hektar kelapa sawit di Sulawesi, berkongsi dengan kelompok Bosowa milik Aksa Mahmud, ipar Jusuf Kalla (Investor, 21 Ag.‐3 Sept. 2002: 19; Prospektif, 1 April 2005: 48; Globe Asia, Ag. 2008: 52‐53, Ag. 2009: 100‐101).

Namun ada seorang kerabat Boedi dan Putera Sampoerna, yang tidak pernah memakai nama keluarga mereka. Namanya Sunaryo, seorang kolektor lukisan yang kaya raya, yang mengurusi pabrik kertas Esa Kertas milik keluarga Sampoerna di Singapura yang hampir bangkrut, dan sedang bermasalah dengan Bank Danamon.

Menurut sumber‐sumber penulis, sejak pertama terbit tahun 2006, Sunaryo mengalirkan dana Grup Sampoerna ke PT Media Nusa Perdana, penerbit harian Jurnal Nasional di Jakarta.

Perusahaan itu kini telah berkembang menjadi kelompok media cetak yang cukup besar, dengan harian Jurnal Bogor, majalah bulanan Arti, dan majalah dwimingguan Explo. Boleh jadi, dwimingguan ini merupakan sumber penghasilan utama perusahaan penerbitan ini, karena penuh iklan dari maskapai‐maskapai migas dan alat‐alat berat penunjang eksplorasi migas dan mineral.

..Secara tidak langsung, majalah dwi‐mingguan Explo dapat dijadikan indikator, sikap Partai Demokrat – dan barangkali juga, Ketua Dewan Pembinanya, SBY– terhadap kebijakan‐kebijakan negara di bidang ESDM...

Secara tidak langsung, majalah dwi‐mingguan Explo dapat dijadikan indikator, sikap Partai Demokrat – dan barangkali juga, Ketua Dewan Pembinanya, SBY– terhadap kebijakan‐kebijakan negara di bidang ESDM.

Misalnya dalam pendirian pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), yang tampaknya sangat dianjurkan oleh Redaksi Explo (lihat tulisan Noor Cholis,“PLTN Muria dan Hantu Chernobyl”, dalam Explo, 16‐31 Oktober 2008, hal. 106, serta berita tentang PLTN Iran yang siap beroperasi, September lalu dalam Explo, 1‐15 April 2009, hal. 79).

Pemimpin Umum harian Jurnas berturut‐turut dipegang oleh Asto Subroto (2006‐2007), Sonny (hanya beberapa bulan), dan N Syamsuddin Ch. Haesy (2007 sampai sekarang). Kedua pemimpin umum pertama bergelar Doktor dari IPB, dan termasuk pendiri Brighton Institute bersama SBY.

Selama tiga tahun pertama, ada dua orang fungsionaris PT Media Nusa Perdana yang diangkat oleh kelompok Sampoerna, yakni Ting Ananta Setiawan, sebagai Pemimpin Perusahaan, dan Rainerius Taufik sebagai Senior Finance Manager atau Manajer Utama Bisnis.

Dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT Media Nusa Perdana, yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakartam 5 Maret 2007, namanya tercantum sebagai Direktur merangkap pemilik dan penanggungjawab.

..kesan bahwa perusahaan media ini terkait erat dengan Partai Demokrat tak dapat dihindarkan, dengan duduknya Ramadhan Pohan, Ketua Bidang Pusat Informasi BAPPILU Partai Demokrat sebagai Pemimpin Redaksi harian Jurnal Nasional...

Sementara itu, kesan bahwa perusahaan media ini terkait erat dengan Partai Demokrat tidak dapat dihindarkan, dengan duduknya Ramadhan Pohan, Ketua Bidang Pusat Informasi BAPPILU Partai Demokrat sebagai Pemimpin Redaksi harian Jurnal Nasional dan majalah Arti, serta Wakil Ketua Dewan Redaksi di majalah Explo.

Sebelum menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Jurnas, Ramadhan Pohon merangkap sebagai Direktur Opini Publik & Studi Partai Politik Blora Center, think tank Partai Demokrat yang mengantar SBY ke kursi presidennya yang pertama. Barangkali ini sebabnya, kalangan pengamat politik di Jakarta mencurigai bahwa dana kelompok Sampoerna juga mengalir ke Blora Center.

Soalnya, sebelum Jurnas terbit, Blora Center menerbitkan tabloid dwi‐mingguan Kabinet, yang menyoroti kinerja anggota‐anggota Kabinet Indonesia Bersatu. Sementara itu, Ramadhan Pohan baru saja terpilih menjadi anggota DPR‐RI dari Fraksi Demokrat, mewakili Dapil VII Jawa Timur (Jurnalnet.com, 25 Febr. 2005; Fajar, 21 Juni 2005; ramadhanpohan.com, 14 Okt. 2009).

Kembali ke kelompok Jurnas dan hubungannya dengan Grup Sampoerna, di tahun 2008, Ting Ananta Setiawan mengundurkan diri darijabatan Pemimpin Perusahaan, yang kini dirangkap oleh Pemimpin Umum, N. Syamsuddin Haesy.

Namun nama Ananta Setiawan tetap tercantum sebagai Pemimpin Perusahaan, sebagai konsekuensi dari SIUP PT Media Nusa Perdana.

Mundurnya Ananta Setiawan secara de facto terjadi seiring dengan mengecilnya saham Sampoerna dalam perusahaan media itu, dan meningkatnya peranan Gatot Murdiantoro Suwondo sebagai pengawas keuangan perusahaan itu. Isteri Dirut BNI ini, dikabarkan masih kerabat Ny. Ani Yudhoyono (McBeth 2007).

Berapa besar dana yang telah disuntikkan Grup Sampoerna ke kelompok Jurnas?

Menurut SIUP PT Media Nusa Perdana yang diterbitkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, 5 Maret 2007, nilai modal dan kekayaan bersih perusahaan itu sebesar Rp 3 milyar.

..keluarga Sampoerna tidak hanya menanam modal di kelompok media Jurnal Nasional, tapi juga di simpul-simpul kampanye Partai Demokrat yang lain, yang juga disalurkan lewat Bank Century... Laporan Keuangan PT Bank Century Tbk Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal‐Tanggal 30 Juni 2009 dan 2008 menunjukkan bahwa ada penarikan simpanan pihak ketiga sebesar Rp 5,7 trilyun...

Namun jumlah itu, hanya cukup untuk sebulan menerbitkan harian Jurnal Nasional, yang biaya cetak, gaji, dan biaya‐biaya lainnya kurang lebih Rp 2 milyar sebulan. Berarti biaya penerbitan tahun pertama (2006), sekitar Rp 24 milyar. Tahun kedua (2007), turun menjadi sekitar Rp 20 milyar, setelah koran dan majalah‐majalah terbitan PT Media Nusa Perdana mulai menarik langganan dan iklan.

Tahun ketiga (2008), sekitar Rp 18 milyar, dan tahun keempat (2009) sekitar Rp 15 milyar. Berarti kelompok media cetak ini telah menyedot modal sekitar Rp 90 milyar, mengingat Jurnal Bogor menyewa kantor sendiri di Bogor, dan punya rencana untuk berdiri sendiri, dengan perusahaan penerbitan sendiri.

Selain biaya cetak yang tinggi untuk seluruh Grup Jurnas, pos gaji wartawan kelompok media ini tergolong cukup tinggi. Gaji pertama wartawan Jurnas tahun 2006 mencapai Rp 2,5 juta sebulan, tiga kali lipat gaji wartawan baru Jawa Pos Group.

Kecurigaan masyarakat bahwa keluarga Sampoerna tidak hanya menanam modal di kelompok media Jurnal Nasional, tapi juga di simpul-simpul kampanye Partai Demokrat yang lain, yang juga disalurkan lewat Bank Century, bukan tidak berdasar. Soalnya, Laporan Keuangan PT Bank Century Tbk Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal‐Tanggal 30 Juni 2009 dan 2008 menunjukkan bahwa ada penarikan simpanan pihak ketiga sebesar Rp 5,7 trilyun.

Selain itu, Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Investigasi BPK atas Kasus PT Bank Century Tbk tertanggal 20 November 2009 menunjukkan bahwa Bank Century telah mengalami kerugian karena mengganti deposito milik Boedi Sampoerna yang dipinjamkan atau digelapkan oleh Robert Tantular dan Dewi Tantular sebesar US$ 18 juta –atau sekitar Rp 150 milyar– dengan dana yang berasal dari Penempatan Modal Sementara LPS. [taz/inlh/voa-islam.net]

berita terkait :

• Inilah Tanggapan Penulis buku "membongkar Gurita Cikeas"
• Amir Syamsuddin:"Ternyata buku (gurita Cikeas) itu sampah,tidak sesuai judul dengan isinya
• Kontroversi Buku 'Membongkar Gurita Cikeas':LKBN Antara akan Somasi Aditjondro
• Buku 'Membongkar Gurita Cikeas' membuat SBY 'terusik'?
• PPATK: Ada Dana Rp 4 Trilyum mengalir ke Perusahaan Penyumbang Partai tertentu...