“Komnas HAM sebagai salah satu yang ikut diminta untuk pengayaan oleh Pansus tetapi saya lihat itu isinya bukan pengayaan tetapi pemutarbalikan kebenaran dengan kebatilan,” ungkap Daming kepada media, Kamis (8/3) di Jakarta.
Sehingga, Daming menjadi satu-satunya komisioner dari sepuluh komisioner yang menyatakan dissenting opinion (penolakan) Sidang Paripurna Pengesahan Naskah Akademik RUU Kerukunan Umat Beragama yang berlangsung kemarin di Kantor Komnas HAM Jl Latuharhary Jakarta Pusat.
Dalam sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim, Daming menyatakan keberatannya dengan rekomendasi yang dianggapnya sangat diskriminatif dan melanggar HAM mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam ini.
Setidaknya ada lima rekomendasi gila Komnas HAM yang dianggap Daming sebagai bentuk kesungguhan dari Komnas HAM untuk menyingkirkan dan mendiskriminasi hak-hak beragama khususnya umat Islam yang secara rasional itu memiliki hak untuk mempertahankan identitas dan kesucian agamanya.
Pertama, tidak sahnya pernikahan lantaran beda agama seperti yang diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 harus dihapuskan.
“Dengan usulan seperti itu, menunjukan bahwa penggagasnya yang kemudian dilegitimasi oleh mayoritas komisioner Komnas HAM telah memporak-porandakan sendi-sendi dasar ideologi kesakralan kita ketika berbicara mengenai agama dan ketuhanan,” ungkap Daming.
Kedua,pencantuman agama dalam berbagai atribut kependudukan termasuk dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) seperti yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2006 harus dihapuskan.
Menurut Daming, rekomendasi kedua juga tidak dapat diterima karena yang namanya cacatan sipil itu haruslah mendata identitas warga negara, mulai dari nama, umur, tempat tanggal lahir, pekerjaan, status menikah, jumlah anak, tingkat pendidikan dan juga agamanya.
Begitu pula dengan KTP. “Bila di dalamnya tidak ada isian agama lantas dengan cara apa orang yang meninggal secara mendadak di suatu tempat yang memerlukan pemakaman secara cepat karena darurat? Kita ini bukan mau memakamkan binatang yang bisa dikuburkan begitu saja, ini harus jelas identitasnya,” ungkap Daming.
Belum lagi kalau warga mau menikah dalam tradisi masyarakat Indonesia yang agamis. Seseorang itu harus konkrit, mempunyai identitas, latar belakang keagamaannya. “Karena juga dalam hal pengamanan, orang itu juga harus diketahui siapa dia, kalau agamanya tidak jelas, saya kira orang tua Indonesia yang masih memegang teguh pada risalah nabinya harus berani menolak dong. Ya makanya saya tidak setuju dengan rekomendasi yang kaya begitu,” beber Daming.
Ketiga, rekomendasi ini pun menyoal UU No 1 PNPS Tahun 1965 tentang Perlindungan Agama dari Penodaan karena UU tersebut dianggap membatasi kebebasan beragama warga negara dengan mencap sesat orang yang berbeda keyakinan dengan mainstream.
“Jadi saya menolak sekeras-kerasnya, alasan apapun jika kebebasan beragama mencakup juga merusak kebebasan beragama orang lain sebagaimana yang dilakkukan oleh Lia Eden, Ahmadiyah, Ahmad Musadeq, dan berbagai aliran sesat itu. Bagi saya sesat dan tidak sesat itu sudah clear, sangat jelas. Kalau masih ada orang Muslim yang meragukan tentang kriteria sesat, saya minta belajar dulu deh. Karena itu rekomendasi ini gila, harus saya tolak,” tegas Daming.
Keempat, rekomendasi itu pun mempersoalkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2006 ( yang populer disebut SKB 2 Menteri). Menurut rekomendasi tersebut SKB 2 Menteri itu menghambat kebebasan mendirikan rumah ibadah khususnya gereja GKI Yasmin Bogor.
Daming menegaskan Komnas HAM perlu introspeksi dan bertindak lebih objektif terhadap toleransi dan intoleransi. Menurutnya, selama ini umat Islam selalu dianggap intoleran, ketika berhadapan dengan itu, tetapi tidak pernah diperhatikan bagaimana umat Islam di tempat-tempat yang minoritas itu berhadap dengan intoleransi.
“Saya bilang, saya ingin persoalan ini ditinjau secara komprehensif, dulu saya terima pengaduan ada masjid dibakar. Itu juga kan umat Islam tidak meributkannya dan Komnas HAM diam saja, kemudian ada juga masyarakat Islam yang tidak diberikan izin untuk mendirikan masjid di Bali dan di Papua. Kita juga tidak meributkannya, kita juga maklum karena dia minoritas. Kenapa kasus yang ada di Bogor, Bekasi yang nyata-nyata itu merupakan wilayah yang memang tidak memungkinkan orang untuk membangun gereja di situ tapi kenapa ko kita sangat getol membelanya, ada apa ini?” ungkapnya panjang lebar.
Kelima,rekomendasi itu pun menginginkan UU No 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan yang mengharuskan peserta didik mendapatkan pelajaran agama dan guru agama yang beragama sama dengan agama peserta didik dihapus.
“Coba, apa yang problem dengan UU tersebut ? Saya kira di manapun itu orang akan menerimanya dengan logika berfikir yang sangat demokrastis ini, tetapi kok kenapa ini menjadi problem Komnas HAM? Memangnya kalau orang sekolah itu harus menerima pelajaran yang agama dicampur aduk? Bukan agama yang diyakini? Kan lebih salah lagi itu. Lebih-lebih kalau sekolah tidak mau mengajarkan agama sama sekali,” tegas Daming.
Rekomendasi ini, lanjut Daming, seolah-olah ingin menghapus pelajaran agama di sekolah, pelajaran agama diserahkan saja kepada orang tua siswa masing-masing. “Wah kalau begini pengertiannya berarti kedepan itu memang Komnas HAM itu menjadi pabrik sekularisme kelas kakap di Indonesia ini!” tudingnya.[fimadani]
Post a Comment