Sekjen Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengaku kecewa dengan sikap sejumlah partai koalisi yang menghembuskan isu pemakzulan. Amir menilai teriakan pemakzulan itu berbau revolusi, aneh dan layak diganjar reshuffle kabinet."Beberapa partai koalisi sudah bertindak di luar nalar politik. Reshuffle kabinet, menurut saya pribadi, menjadi sangat diperlukan," kata Amir saat berbincang dengan detikcom, Kamis (4/2/2010).
Amir merasa kebaikan PD dan SBY disalahartikan oleh partai koalisi. Oleh karena itu, Amir akan berkomunikasi dengan SBY untuk membicarakan masalah tersebut.
"Saya sebagai sekjen tentu bisa memberi masukan itu kepada Presiden SBY, walaupun itu dikembalikan kepada Pak SBY karena bukan wewenang Saya," ancam Amir.
Menurut Amir, sebagai bagian dari koalisi seharusnya partai-partai memiliki etika dalam berkoalisi. Apabila ada serangan politik, hal itu seharusnya hanya datang dari partai oposisi.
"Bagaimana mungkin partai koalisi memberikan angin revolusi. Yang seharusnya menampakkan soliditas tetapi seakan-akan singkron dengan revolusi, menghujat, menghina," keluh Amir.
Bahkan menurut Amir, sejumlah tokoh partai koalisi terlalu gemar memutarbalikkan fakta. "Sepak terjang beberapa koalisi kita menimbulkan kebencian politik, memutarbalikkan fakta sungguh bukan cara berpolitik yang bagus," tutupnya
Wasekjen PKS menganggap ancaman tersebut kekanak-kanakan
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak mau menuruti peringatan Sekjen PD Amir Syamsuddin. PKS malah menganggap ancaman reshuffle kabinet yang disuarakan Amir sebagai sikap kekanak-kanakan."Dia kekanak-kanakan. Kalau begitu dia tidak mengerti substansi daripada pembangunan koalisi itu," keluh Wasekjen PKS Fahri Hamzah kepada detikcom, Kamis (4/2/2010).
Menurut Fahri, koalisi itu terdiri banyak partai yang mendukung pemerintahan SBY. Sudah wajar saja ada dinamika politik yang kritis.
"Cara berpikir seperti itu perlu dibenahi. Jangan-jangan tidak mengerti demokrasi," ujar Fahri dengan nada tinggi.
Apalagi, Fahri berkeyakinan, SBY sendiri yang memerintahkan agar PKS bersama partai koalisisnya tetap kritis terhadap pemerintah. "Kita disuruh SBY kok, sepenuhnya tidak ada urusan dengan PD. Si Amir ini keluar dari substansi persoalan," ujar Fahri.
Wasekjen PKS Fahri Hamzah sekali lagi menyesalkan pernyataan Sekjen PD Amir Syamsuddin yang mengancam akan mengusulkan reshuffle kabinet bila isu pemakzulan presiden tetap digulirkan parpol koalisi. Ia meminta Amir untuk mencabut pernyataan tersebut.
"Yang mengatakan itu patut disesalkan dan harus mencabut omongan itu," kata Fahri saat ditemui sebelum mengikuti rapat Pansus Hak Angket Bank Century di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis(4/2/2010).
Fahri menilai Amir keliru memahami makna koalisi. Menurut Fahri, dalam koalisi terdapat kesetaraan di antara parpol-parpol yang terlibat.
"Dalam koalisi itu ada kesetaraan. Jadi bukan menteri itu milik mereka lalu dibagi seenaknya. Kalau dia bilang PKS sudah dikasih empat menteri itu keliru, ini kosa kata ala Orde Baru," tandas Fahri.
Dalam koalisi pula, lanjut Fahri, presiden dalam hal ini SBY bukanlah seorang raja. SBY adalah presiden di negara demokrasi yang disusun oleh koalisi. "Harus dipahami, disusun oleh koalisi. Jadi yang ngomong dia itu nggak ngerti demokrasi dan nggak ngerti SBY, kacau itu," pungkasnya.
Menurut Fahri, reshuffle kabinet menjadi hak prerogatif Presiden. "Koalisi ini bukan milik PD dan pemerintahan ini milik bersama," tutupnya.
Golkar tidak takut dengan Ancaman Reshuffe
Partai Golkar menilai ancaman reshuffle kabinet yang dikeluarkan Partai Demokrat (PD) tidak fair. Golkar pun tetap akan obyektif dan tak peduli jika tiga menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II di-reshuffle."Kalau modelnya ngancam gini menjadi tidak indah, demokrasi menjadi tidak fair," kata Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, kepada detikcom, Kamis (4/2/2010).
Sebelumnya, Sekjen PD Amir Syamsuddin mengaku kecewa dengan sikap sejumlah partai koalisi yang menghembuskan isu pemakzulan. Amir menilai teriakan pemakzulan tersebut berbau revolusi, aneh dan layak diganjar reshuffle kabinet.
Priyo menilai, Golkar masih menghormati etika koalisi. Sikap obyektif Golkar terhadap skandal Century, menurut Priyo, tidak ada hubungannya dengan pembangkangan terhadap koalisi.
"Kalau dianggap membangkang, kita berpendapat tidak harus membeo dengan Partai Demokrat. Untuk kepentingan rakyat, kami punya sikap sendiri," jelas Priyo.
Jika SBY dan PD tidak menyukai sikap kritis Golkar, Priyo juga tidak keberatan kalau kader Golkar harus disingkirkan dari KIB II.
"Sepenuhnya kita kembalikan kepada PD sebagai partai pemenang pemilu bersama Presiden SBY untuk menarik mitra koalisinya. Kami tidak akan menghalangi presiden dan PD untuk menarik menteri kami," tegasnya. [detik]
Post a Comment