PDI-P tidak lagi menempatkan diri sebagi Oposisi

Banyak pihak menilai bahwa sinyal PDI-P akan bergabung dengan koalisi pemerintahan makin kuat. dan ini bisa kita perhatikan pernyataan Sekjen PDI-P Pramono anung ini.

Mengantisipasi terjadi sesuatu pada pemerintahan di tengah jalan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan memperbarui posisi politiknya dalam lima tahun ke depan. PDI-P tidak lagi memosisikan diri sebagai partai oposisi, tetapi menjadi partai penyeimbang yang prorakyat.Sekretaris Jenderal PDI-P Pramono Anung menyampaikan hal itu dalam perbincangan dengan Kompas di sela-sela Rapat Panitia Kongres PDI-P di Inna Grand Bali Beach Hotel, Jumat (19/3). Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memimpin langsung rapat tersebut. Kongres PDI-P akan diadakan di Bali, 4-9 April 2010.

Menurut Pramono, PDI-P akan menitikberatkan pada konsistensi pembelaan rakyat. Materi utama pidato politik Ketua Umum dalam kongres nanti akan menekankan posisi partai sebagai penyeimbang yang berada di tengah. ”Kalau prorakyat akan kita dukung, tidak prorakyat akan kita kritisi. Dalam konteks itu, akan ada elaborasi,” ucapnya.

Ketika ditanya lagi lebih tegas apakah PDI-P tidak lagi menjadi oposisi dan di luar pemerintahan, seperti yang diputuskan dalam Kongres PDI-P 2004, Pramono mengatakan, ”Yang jelas, dalam lima tahun ke depan, persoalan koalisi atau oposisi tidak lagi menjadi hal yang membebani partai. Kan, siapa tahu, di tengah jalan ada sesuatu yang kemudian kita berada di dalam pemerintahan. Kalau kemarin kan tidak bisa karena kongres memutuskan oposisi dalam lima tahun,” paparnya.

Ketua Fraksi PDI-P DPR Tjahjo Kumolo, yang juga menjadi ketua panitia pelaksana kongres, membenarkan adanya wacana tersebut.

Di Medan, Taufiq Kiemas juga berpendapat, dalam kabinet presidensial tidak ada oposisi. PDI-P akan tetap kritis terhadap pemerintahan yang tidak prorakyat. ”Tetapi mendukung pemerintahan yang prorakyat,” katanya.

Taufiq mengatakan, PDI-P menjajaki kemungkinan aliansi baru dengan partai-partai seideologi, yaitu yang yang mengusung empat pilar berbangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Namun, Taufiq mengelak menjawab secara rinci ketika ditanya apakah aliansi seideologi itu mencakup PDI-P, Partai Golkar, dan Partai Demokrat. Ia hanya mengatakan, hal itu akan diputuskan di kongres

Keyakinan ini disampaikan oleh Heru Lelono, salah satu Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bidang Komunikasi dan Informasi, saat berbincang-bincang santai dengan beberapa wartawan di Kompleks Istana Presiden, Jumat (19/3/2010).

Dengan mantap, Heru Lelono mengaku masih sebagai kader PDI Perjuangan sampai sekarang, meskipun ia adalah salah satu orang yang ikut membidani lahirnya Partai Demokrat. "Sampai saat ini, saya masih punya KTA (kartu tanda anggota) PDI-P kok. Menjadi kader itu adalah hak asasi seseorang," katanya sebelum mengawali perbincangan.

Heru kemudian menuturkan bahwa dialah yang pertama kali menjembatani kedekatan antara SBY dan Megawati pada 1999, meski akhirnya peristiwa politik mengagalkan keinginannya untuk menduetkan Mega-SBY. Seiring waktu, publik menganggap bahwa kedua tokoh politik tersebut malah makin menunjukkan perbedaan cara pandang dalam berpolitik. Bahkan, hal itu terus berlanjut hingga sekarang.

"Fakta mengatakan peran SBY dalam nama Demokrat besar. Menyebut Demokrat pasti juga SBY. Jadi, kalau Anda bisa sejati, ya sejatinya itu antara Bu Mega dan SBY. Demokrat dan PDI-P memiliki karakter, cara pandang berbangsa, sama. Jadi, 99,9 persen Demokrat dan PDI-P akan bergabung segera," ujarnya diplomatis.

"Pada tahun 1999 terjadi perpecahan antara nasionalis dan Islam. Itulah mengapa saya mengenalkan Pak SBY dengan Bu Mega. Bukan untuk mendukung, lho. Waktu itu, Pak SBY adalah Kasospol. Mungkin PDI-P kalau dulu tidak 'dibantu' oleh dorongan dari Pak SBY selaku Kasospol belum tentu dapat izin kongres, belum tentu lahir PDI-P," katanya lagi.

"Jadi, kenapa ketika itu (1999) saya kenalkan Bu Mega dan Pak SBY? Karena saya berpikir bagaimana teman-teman kebangsaan itu menjadi kuat," ujarnya lagi seraya meyakini bahwa PDI-P akan kembali menjadi partai yang besar.

Pernyataan Heru Lelono seakan menggiring pemikiran terhadap apa yang diungkapkannya terkait rencana pelaksanaan Kongres PDI-P pada minggu pertama bulan April di Bali.

"Teori saya, saat ini adalah saat yang paling tepat bagi beliau-beliau ini (SBY-Mega) untuk kumpul. Pada 2014 belum tentu juga Bu Mega jadi (presiden), toh? 2014 saya yakin ada kerawanan luar biasa. Jadi, saya punya harapan, SBY dan Bu Mega mungkin tidak akan jadi presiden lagi, tetapi keduanya masih tetap mewarnai politik di dalam negeri Indonesia sebagai tokoh bangsa. Untuk itu, mereka harus bersatu. Dan untuk bergabung, mustinya sejak sekarang," paparnya.

Heru Lelono kembali menguraikan pernyataannya dengan penuh nuansa diplomatis ketika ditanya soal peluang PDI-P masuk dalam jajaran koalisi pemerintah. Heru kemudian memuji pernyataan Taufik Kiemas (Deperppu PDI-P) yang seakan menegaskan kesiapan PDI-P menjadi mitra koalisi.

"Maka dari itu, saya serahkan kepada mereka berdua (SBY dan Megawati). Yang dulu sudah dibibit kemudian putus karena mungkin ada masalah-masalah yang bersifat pribadi. Ini harus dicairkan kembali. Inilah yang bisa menyelamatkan Indonesia, dan itu sudah terbuktilah. Bergabungnya PD dan PDI-P adalah untuk mencegah terjadinya perpecahan. Teman-teman PDI- banyak yang berpikir seperti saya," ungkap Heru.

Ia tak memungkiri bahwa para wartawan kerap bertanya, apakah dia masih suka bertemu dengan Megawati. "Waktu bertemu wartawan, saya ditanya, 'waktu pertama kali bertemu Mbak Mega membicarakan apa?' Ya saya tanyakan kesehatannya, mau saya bawakan satu buku lagi, ya saya bawakan. Hal-hal biasa kok ketemu dengan beliau. Begitu juga dengan komunikasi bersama Mas Taufik. Ya biasa saja, telepon-telponan, ngobrol banyak, macam-macam," paparnya.

Heru Lelono enggan memberikan jaminan, apakah pascapelaksanaan Kongres PDI-P di Bali nanti akan ada perubahan politik, termasuk apakah PDI-P akan menjadi bagian koalisi dan ada kader yang masuk dalam kabinet.

"Saya tidak pernah mendapatkan pesan khusus dari Pak SBY karena hubungan saya sudah cukup lama, sekitar 13 tahun. Jadi, tidak usah pakai pesan-pesanlah. Sekarang pertanyaannya, apakah saya diperintah Pak SBY? Wong saya yang kenalkan beliau dengan Bu Mega. Saya orang yang paling berkepentingan terhadap berkumpulnya kembali Bu Mega dan SBY," ujarnya.

Heru Lelono kemudian mencoba memaknai betul pernyataan Megawati Soekarnoputri yang bersikap tegas atas terungkapnya kasus Miranda S Goeltom. Beberapa waktu lalu, Mega mengungkapkan tidak akan melindungi orang-orang yang bersalah.

"Bahwa itu bukti, ada garis kesamaan antara garis pemahaman SBY dan Mega bahwa dia tidak akan melindungi dalam pendekatan hukum, (tidak akan melindungi) orang yang bersalah walaupun itu orang-orang dekatnya. Lalu, saya jamin kalau untuk kepentingan NKRI, pandangan Bu Mega tidak mungkin berbeda dengan SBY. Tanda-tanda itu terjadi sekarang," kata Heru lagi.

Heru Lelono kemudian mengungkapkan sebuah teori berpolitik. Di dalam politik, antara terlalu baik dan terlalu bodoh mungkin tidak ada bedanya. Kalau terlalu baik dalam politik, maka yang bersangkutan akan dibodohi oleh orang lain. Namun kalau terlalu bodoh, dia akan disetir. "Bisa juga minterin orang lain. Jadi, untuk kepentingan yang lebih besar, disuruh atau tidak disuruh, saya akan mengusahakan kemesraan itu kembali. Jadi memang benar bahwa beliau kompetitor dalam pemilihan presiden. Tapi, (mereka) bukan lawan politik karena ideologinya sama," ujarnya.

"As soon as possible. Kan enggak mungkin nunggu sampai 2014. Tetapi jangan berpikir berarti mulai hari ini mereka harus masuk ke pemerintahan, belum tentu. Bisa saja, misalnya, mengangkat salah satu menteri yang profesional, tetapi didukung oleh keduanya (PD-PDIP),"sambungnya. [Kompas]