SBY kembali singgung soal Pengemplang Pajak

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengingatkan kejahatan pajak menyebabkan rakyat dan negara rugi serta menghancurkan perekonomian.

Hal ini dikatakan Presiden saat memberi kata sambutan pada acara penyerahan Piala Citra Bhakti Abdi Negara kepada 42 bupati dan wali kota dari seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/2010).

Dalam acara yang juga dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II itu, kepada para gubernur, bupati dan walikota, Presiden menyampaikan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan Indonesia mengalami krisis ekonomi tahun 1998 adalah hubungan antara politik dan bisnis yang tidak sehat. "Bahasanya kolusi. Kerja sama yang tidak baik yang membikin negara rugi," ujarnya.

Presiden mencontohkan salah satu bentuk kolusi itu adalah proses tender yang seharusnya dimenangkan oleh perusahaan A tetapi karena kolusi yang menang adalah perusahaan B, meskipun B bermasalah.

"Harusnya bayar pajak sekian, karena kolusi, karena kongkalikong membayarnya rendah, sana dapat, sini aman," tambahnya.

Oleh karena itu, SBY meminta agar kepala daerah memperbaiki hubungan antara pemerintah dengan perusahaan dari yang dulunya kolutif menjadi kemitraan. Dengan demikian negara tidak dirugikan dan dunia usaha juga maju.

Selasa 8 Februari lalu, SBY juga menyampaikan masalah serupa kepada pimpinan Polri. Polri diminta untuk tidak lupa memerangi kejahatan pajak dan pengemplang utang karena merugikan rakyat. Di saat yang sama, fraksi-fraksi di DPR sedang menyampaikan kesimpulan awal mereka tentang penyelidikan Bank Century.

Ada yang menduga, ucapan Presiden adalah bentuk tekanan terhadap Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang diduga perusahaannya terlibat kasus penggelapan pajak senilai Rp2 triliun lebih. Sebab, dalam pandanganya, Golkar berkesimpulan terdapat banyak penyimpangan dalam kasus Bank Century.

Hal ini berbeda dengan sikap Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa. Saat diminta komentarnya oleh Wartawan, Aburizal mengaku dirinya tak bisa ditekan. Kasus pajak tak ada hubungannya dengan Partai Golkar. "Jangankan ancaman pajak, diancam tembak mati pun Golkar tidak gentar," ujarnya[okezone]