Pengamat Menilai SBY mengalami Public Phobia

Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumpulkan sejumlah pejabat lembaga tinggi negara di Istana Bogor, kemarin. Langkah ini dinilai sebagai salah satu cerminan ketakutan presiden.

"Dia mengalami public phobia atau ketakutan publik," ujar pengajar politik Universitas Indonesia politik Boni Hargens saat dihubungi wartawan, Jumat 22 Januari 2010.

Hadir dalam pertemuan itu, pimpinan MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sejumlah isu krusial dibahas diantaranya pemakzulan presiden dan wakil presiden, kasus Bank Century, Pemilu 2014, dan sebagainya. SBY menekankan bahwa sistem yang dianut Indonesia adalah presidensil bukan parlementer. Jadi, tidak mungkin ada mosi tidak percaya dari parlemen untuk menggembosi kabinet.

Boni menilai juga menilai langkah presiden tersebut merupakah gerakan antisipasi. "Dia mencoba mengamankan diri dengan merapatkan barisan ke lembaga tinggi negara," kata dia.

Menurut Boni, Presiden sudah menyiapkan kuda-kuda untuk mengamankan diri menghadapi tanggal 28 Januari nanti. "Apapun yang terjadi nanti semua (pemakzulan) kembali ke Mahkamah Konstitusi, dia berlindung di bawah itu," ujarnya.[vivanews]

Anas :" jangan dilihat dari sudut negatif "

Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan dinamika politik saat ini belum menjadi alasan untuk memakzulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari jabatannya.

Pertemuan Presiden Yudhoyono dengan sejumlah pimpinan lembaga negara, di Bogor, Kamis (21/1) bukan karena SBY takut atau khawatir akan adanya pemakzulan atas dirinya.

"Sama sekali tidak, karena memang tidak ada alasan apa pun untuk pemakzulan. Bagi yang ingin memakzulkan, itu ibarat mimpi di siang bolong," kata Anas di Jakarta, malam ini.

Menurut Anas, pertemuan SBY dengan semua pimpinan lembaga negara jangan dilihat dari sudut negatif , karena pertemuan konsultasi antarimpinan lembaga negara adalah hal yang lazim dan baik.

"Bukan untuk mengkooptasi dan dikooptasi. Bukan untuk memandulkan fungsi kontrol dan tradisi check and balance dalam demokrasi kita. Pertemuan itu justru untuk mempertegas tradisi konstitusionalisme di Indonesia . Dan itu adalah basis demokrasi yang kokoh," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR itu.

Menurut Anas, SBY ingin semua pihak menjadi konstitusionalis dan taat asas. "Jadi pertemuan itu, bukan karena khawatir dan takut. Tidak ada alasan apa pun untuk khawatir," katanya.[waspada]