Mengungkap Aib Negeri

Oleh : Syaifoel Hardy

Pada zaman sekarang, di negeri ini, sulit sekali untuk mencari tempat yang bebas dari korupsi. Korupsi memang tidak mengenal istilah apakah kelasnya besar atau kecil. Korupsi ya korupsi, apakah itu uang, waktu, tenaga, atau materi lainnya. Tidak ada istilah negosiasi dalam mendefinisikannya!

“Aku di purchasing, bagian import. Jadi nggak usah khawatir. Aku nggak kerja di tempat basah kok! Justru yang aku sekarang lagi bingungi adalah perusahaan di Indonesia ini banyak sekali manipulasinya. Dan itu hampir di semua perusahaan dan semua departmen. Misalnya pajak. Aku saat ini lagi dalam dilema antara terus bekerja atau berhenti. Karena aku tahu bahwa ada manipulasi di perusahaan. Dan aku merupakan bagian itu. Aku pernah bilang sama boss tentang hal ini. Tetapi jawabnya... kalau itu nggak kita lakukan perusahaan ini nggak bisa jalan, karena perusahaan yang lain semua melakukakannya.” 

“Aku bingung. Kalau aku mau bersih mestinya aku nggak boleh bekerja di instansi ini. Aku berencana pingin keluar tapi aku masih tunggu sampai hutang-hutang lunas. Bagaimana menurut anda? Apa langkah yang aku lakukan ini benar?”

Begitu kata Asri, seorang ibu, karyawan sebuah perusahaan di Jakarta kemarin, yang sedang gundah menghadapi negeri yang dilanda korupsi bertahun-tahun ini. Di tengah-tengah gejolak para politikus yang berkampanye dengan salah satu visi dan misinya yang antara lain ingin memberantas korupsi ini, saya memang agak 'pesimis' ini bisa terjadi. Habis! Jujur saja, saya pernah melakukannya, demikian pula teman-teman saya lainnya, meskipun tidak sekelas koruptor-koruptor ulung kita yang mengeruk kekayaan negara dan membawanya ke luar negeri. 

Bagaimana tidak korupsi ya? Waktu itu honor saya cuma lima belas ribu rupiah. Tinggal di asrama yang disediakan oleh rumah sakit tempat saya bekerja, makan juga tersedia. Tapi cukupkah penghasilan yang sedemikian? Dua puluh tahun lalu, saya nggak tahu bagaimana orang menilainya, tapi kalau dibandingkan gaji pegawai negeri golongan IIA, honor tersebut hanyalah 25%-nya. Kecilkan? Relatif. Saya dibayar sebagai tenaga honorer di sebuah rumah sakit pemerintah. 

Sebagai tenaga honorer yang baru kerja, saya akui serba takut. Takut karena belum berpengalaman dalam banyak bidang, salah satunya adalah soal uang ini. Lambat laun saya 'diajarin' rekan-rekan senior bagaimana bisa mendapatkan uang 'tambahan'. Sebagai yunior, kadang saya nggak bisa apa-apa kecuali 'membenarkan nasehatnya'. Satu, dua, tiga, dan entah berapa kali, akhirnya saya terbiasa mendapatkan uang-uang yang tidak sehat ini. Alhamdulillah saya akhirnya menyadari, bahwa lingkungan kerja semacam ini tidak mendidik secara moral. Saya pun pindah kerja!

Di tempat kerja yang baru pun, bukannya tambah baik. Kok teman-teman kerja yang gajinya masih di bawah angka penghasilan bulanan saya ini bisa gonta-ganti pakaian setiap saat, punya kendaraan bermotor, dan kelihatannya selalu punya uang ya? Su'udzon sih tidak, tapi kita kan menggunakan kalkulasi logis? Di kantor kami, memang ada yang disebut daerah 'basah' dan ada pula daerah 'kering'. Yang disebut pertama, sudah menjadi rahasia umum. 

Saya sendiri akhirnya 'terdidik', untuk melipat-gandakan jumlah honor kerja lapangan di luar gaji rutin bulanan. Misalnya, aslinya kita bekerja hanya 8 jam seminggu di lapangan, kemudian diminta oleh pimpinan untuk melipat-gandakan di atas kertas menjadi 32 jam, atau 400%. Sang pimpinan, meskipun dia tidak ikut kerja, tapi namanya tercantum didalam daftar pekerja lapangan. Nah! Sebagai seorang staf saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sistemnya dari dulu seperti itu! Semua orang melakukannya.

Kepala Tata Usaha (KTU)? Jangan tanya! Hampir bisa dipastikan, setiap karyawan di kantor kami, 'menyisipkan' sejumlah uang ke sakunya, sebelum diterima di instansi kami. Alhamdulillah, dengan bantuan Allah SWT, yang ini tidak saya lakukan! Sementara karyawan lain, ada yang harus mengangsur sesudah diterima jadi pegawai. Malangnya, sekitar 10 tahun kemudian, saat saya sudah tidak bekerja lagi di kantor tersebut karena pindah, sempat ketemu beliau, mantan KTU tersebut. Saya terharu dibuatnya. Beliau masih juga belum punya rumah! Padahal sudah pensiun, dan anak-anaknya menginjak usia dewasa, bahkan bercucu. Adakah ini dampak dari sebagian uang haram yang diperolehnya? Hanya Allah SWT Yang Maha Tahu! 

Empat tahun kemudian saya pindah kerja lagi. Di institusi yang baru ini, milik sebuah yayasan Katolik terkenal di kota kami, terlihat 'bersih'. Kultur kerja karyawannya terkenal: dedikasi tinggi, bebas korupsi! Sekilas slogannya memang begitu, bagi kami orang-orang 'sipil'. Artinya, segala sesuatu yang menyangkut uang, dikendalikan oleh para biarawati. Lama-kelamaan saya tahu, kok suster-suster yang ada di dalamnya yang duduk sebagai pengelola atau manajer di hampir semua departemen ini kelihatanya 'makmur' ya? Ujung-ujungnya saya tahu, 'pepatah' yang beredar di antara rekan-rekan kerja benar, bahwa jika ingin kaya, jadi saja suster! Astaghfirullah!

Sambil kerja, saya sekolah lagi. Di bangku kuliah, sebuah universitas milik yayasan Islam terkemuka, para dosen kami ini kok enak saja kalau absen. Seandainya nggak ngajar, mereka begitu saja biarkan jadwal-tinggal-jadwal, tanpa ada pemberitahuan kepada mahasiswa. Apalagi mengganti jam-jam kosong. Padahal kalau kami, mahasiswa terlambat bayar uang kuliah, didenda kan? Hanya mahasiswa bodoh dan malas yang 'senang' apabila dosen nya tidak datang. Bukankah dosen-dosen macam ini adalah contoh guru yang bermental korupsi? 

Di perjalanan ke kampus setiap hari, saya biasa naik mikrolet yang berkapasitas delapan orang di belakang, serta dua orang di depan termasuk sopir. Eh! Ternyata yang duduk bisa sampai duabelas orang di belakang dan tiga orang di depan termasuk si sopir. Jika penumpang mengeluh soal overloaded ini, sang sopir bilang: “Naik aja taksi kalau ingin enak!” Itu belum lagi jika penumpangnya ada yang gemuk, betapa tidak nyamannya naik transport ini. Padahal kita juga bayar kan?

Yang enak, hidup di desa barangkali! Bisa bebas dari berbagai bentuk korupsi. Begitu kiraku.

Kalau punya ladang atau sawah sendiri, itu yang digarap. Nyatanya, kemungkinan korupsi masih tetap ada. Di sawah kita juga bisa korupsi misalnya: air sawah! Kita bisa manfaatkan air yang mengalir secara tidak adil. Jatah orang lain yang letaknya di belakang sawah kita tidak terlalu kita perhatikan, alias kita dominasi penggunaan airnya. Petani lain akhirnya gagal panennya karena ulah kita. Wah! Jadi petani pun juga tidak begitu saja terhindar dari korupsi. 

Seorang adik saya, lulusan IKIP, hingga sepuluh tahun terakhir ini statusnya masih guru tidak tetap di sebuah sekolah swasta. Saya bilang: itu lebih baik dibanding harus 'menyogok' penjabat Depdiknas yang kata dia sebesar dua puluh lima juta rupiah. Beberapa orang tetangga saya sejak dua puluh tahun lalu, hingga sekarang ini, masih juga memiliki satu ceritera yang tidak pernah berubah: korupsi dalam pencarian kerja! Jadi satpam pabrik, atau buruh di pabrik plastik, mustahil tanpa KKN! 

Kalau saya urut bentuk dan macam-macam korupsi yang terjadi di negeri ini, terlalu panjang untuk ditulis. Sampai kapan hal ini berlangsung? Adakah pemimpin bangsa negeri ini concerned terhadap fenomena yang berlangsung layaknya flu allergica ini? Saya berharap muncul kepemimpinan yang meneladani sosok Umar bin Khattab r.a. atau Abu Bakar Sidik r.a. Mereka yang berani memberantas korupsi dan jujur dalam tindakannya.

Manusia, apapun profesinya, apakah itu dokter, insinyur, perawat, guru, sopir, pedagang, biarawati, kyai, buruh pabrik, satpam, hingga petani, kalau tidak terkendali, semuanya rawan akan korupsi. Pelaku atau korban korupsi, kedua-duanya sama saja! 

Manusia memang tidak akan pernah puas dengan apa yang dimiliknya. Guna pemenuhan kepuasan ini, banyak cara digunakan tanpa memandang apakah halal atau haram. Teman-teman kerja saya, hampir tidak pernah ada selesainya kalau berbicara masalah kepuasan ini. Sudah punya HP Alcatel ingin Ericsson, kemudian mencoba Nokia. Tidak lama, ingin memiliki HP yang berkamera. Sekarang, mau mencoba pula yang bervideo-camera dilengkapi radio. Biar rekan-rekan ada yang berpenghasilan sepuluh juta per bulan, masih kurang. Seorang rekan kerja, berprofesi sebagai auditor keuangan, mengaku gajinya lebih dari tiga puluh juta, juga belum cukup katanya. Astagfirullah!

Lingkungan kerja memang amat berpengaruh besar dalam pembinaan moral korupsi ini. Itulah pengalaman yang saya temui. Dua puluh tahun bukankah waktu yang relatif cukup untuk mengevaluasi apakah lingkungan kerja kita berpotensi membuat kita menjadi seseorang korup atau tidak? Betapapun kita sholat lima waktu, pengajian seminggu tiga kali, kalau teman-teman dalam lingkungan kerja kita rata-rata terjerat dalam lingkaran korupsi ini, lantas akan berdiri di mana kita? 

Saya tidak merasa bersih, apalagi suci. Namun melihat environment seperti ini, membuat saya akhirnya pindah-pindah kerja beberapa kali. Kalau kita mau 'bersih'di sebuah instansi, kita akan dianggap makhluk 'aneh'. Tolong dirumuskan, bagaimana caranya menolak tanda tangan uang yang disodorkan kepada kita bila kita dibayar tanpa melakukan sebuah tugas? Jika kita menolaknya, kepala bagian keuangan akan dibuat repot. Repot karena penyusunan anggarannya kompeks sekali, termasuk pembagian 'jatah' tadi melalui perhitungan yang 'njlimet'. Risiko lainnya, jika kita tidak mau menerima duit tadi, kita disebut sok suci, atau akan dikucilkan teman-teman kantor. Sementara kalau mau menerima, timbul konflik batin. Kita memakan duit bukan dari hasil keringat kita sendiri. 

Ironisnya, ibu-ibu rumah tangga di sekitar kita, banyak yang kurang peka masalah ini. Mereka puas dengan apa yang telah dibawa pulang suaminya. Bukannya menanyakan: “Dari mana Pak datangnya semua duit ini?”

“Kapan ya kita bisa terapkan kultur budaya tanpa harus korupsi ini?” tanyaku pada diri sendiri di tengah-tengah proses demokrasi akbar yang sedang kita alami ini. Sosok yang bisa bebas korupsi ini barangkali seperti profesi yang digeluti oleh seorang janda tua di pinggiran Trenggalek-Jawa Timur sana. Mbok Giyem namanya, Dukun Beranak profesinya. 

Di dalam rumahnya, di sebuah desa terpencil Dongko, di tengah gunung, saya hanya melihat sebuah amben kecil, dua buah kursi kayu yang sudah kehitaman termakan usia. Satu meja kecil di pojokan ruang tamu yang diatasnya tergeletak sebuah Partus Kit, perlengkapan menolong persalinan hadiah dari Puskesmas setempat. 

Dukun beranak terampil ini puas dengan kehidupan sehari-harinya, tanpa menuntut banyak kebutuhan hidupnya. Jika tidak ada ibu bersalin yang harus dia kunjungi, atau bayi yang harus dia rawat, atau ibu hamil yang butuh pijat, dia bawa keranjang kecilnya ke ladang atau sawahnya. Dia cari apa-apa yang bisa dikerjakan atau bekal masak secukupnya di dapur rumah gedeknya. 

Mbok Giyem mengatakan tidak pernah mematok harga berapa pasiennya harus membayar jasanya, meski nenek tua itu harus naik-turun gunung di tengah malam. Entah sudah berapa jumlah bayi yang sudah lahir lewat pertolongannya. Di tengah kesulitan medan yang jauh dari gemerlap hidup kota, digelutinya profesi langka ini dengan ikhlas. 

Saya yakin, nenek tua ini akan terkejut sekiranya mengetahui betapa dalam kehidupan kota, banyak ditemui orang-orang yang berpendidikan tinggi, yang menyandang profesi yang tidak jauh dengan apa yang beliau lakukan, tidak lagi tulus menjalankan tanggung jawabnya. Korupsi sudah lumrah dan menjadi keseharian orang-orang di lingkungan kesehatan. Buktinya? Masuk ruang gawat darurat saja di banyak rumah sakit sulit sekali. Bisa jadi mimpi jika tidak ada uang, betapapun darah mengalir deras, pelayanan kesehatan bisa didapat. Uang dulu, nyawa kemudian!

Sebagai warga negara, rasanya tidak berlebihan jika kita berharap dalam kepemimpinan mendatang nanti, seperti halnya kepemimpinan dua Khalifah diatas, pemerintah kita mampu membawa bangsa ini kepada prospek kehidupan yang lebih baik. Sesak rasanya nafas ini ketika korupsi hampir menyelimuti seluruh aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat kita. 

Ketika saya kirim email pada Rini, seorang karyawati di Jakarta, menanyakan sedang musim apa saat ini, dia jawab, “Kalau udara, sepertinya sedang musim pancaroba. Jadi, sebentar panassss... kemudian gelap dan hujan. Makanya orang Indonesia baik dan ramah, karena udara juga mendukung. Tidak seperti di UAE... udara panas, jadi hati orang pun mungkin cepat panas!”

Apa yang disampaikan Rini mungkin ada benarnya, bahwa kondisi udara di Indonesia membuat penduduknya tidak harus cepat-cepat, apalagi tergesa-gesa dalam banyak hal. Tidak seperti di Inggris dan Canada yang dingin sekali, atau negara-negara Arab sana yang panas menyengat. Namun kenapa di negara-negara yang terlalu dingin ataupun terlalu panas udaranya ini angka korupsinya minim sekali? Apakah karena sikap ramah-tamah kita ini sehingga untuk memberantas korupsi pun kita masih harus berlambat-ria? Wallahu a'lam! [ERAMUSLIM]